sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada. secara teori, bertanggung jawab. sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

3. Mengambil dikte dan melatinkan 4. penugasan Inspektur Jenderal. (2) Kapolri mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen Komnas HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM. Seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Alpiani 26 Januari 2023 07:38:48 WITA Apa mengusulkan bantuan sosial. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat Setjen BPK RI atau Setjen BPK) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Hal ini memperjelas bahwa kedudukan Sekretariat Jenderal tidak jelas secara yuridis. Sekretaris Berdasarkan Kemampuan dan Pengalaman Kerja. Bagian pembinaan Jabatan Fungsional terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. 1998. Pasal 8 UU tersebut menjelaskan, Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Rektor dapat dibantu oleh 5 (lima) orang staf ahli di bidang: a. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. dijabat oleh pejabat strukturalDi Indonesia, Pegawai Negeri Sipil ( PNS) merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). (2) Tata kerja Staf Khusus Menteri diatur oleh Sekretaris Jenderal. bertanggung jawab kepada Menteri. Anggaran Pendapatan. 2. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Seksi minimal satu kali dalam sebulan dan melaporkan kepada Camat. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada - 8653346 ERIA1 ERIA1 30. 72 tahun 2005, seperti :. Dalam melaksanakan tugas, PASKA berkoordinasi dan bekerjasama dengan satuan kerja pada unit-unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Jenderal; Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum KAMALA DIVISI. c) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua. Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 KPU Pasal 8 (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan. 2016, No. menyiapkan, mengatur tempat dan fasilitas untuk arahan bagi Tim pemeriksa sebelum. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai: Di bawah ini adalah beberapa keterampilan yang wajib dimiliki oleh sekretaris: 1. Sekretaris juga bisa bertindak sebagai resepsionis dan menyambut. (3) Pejabat Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3. 3. (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan. Personalia Majelis Pengurus Wilayah :. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. tirto. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Sekretariat BAKN merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum meliputi : tata usaha kantor dan urusan dalam;. Seorang sekretaris organisasi mengelola tugas yang diberikan oleh pimpinan. Menjaga jadwal perusahaan 4. (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden ini selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal merupakan aparatur. Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Umum. (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :Seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 7 (1) Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala. 2. Tugas Pokok. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di. Tugas seorang sekretaris adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis, tetapi cukup penting artinya bagi pimpinan. Menegakkan Perda dan Perkada;. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Setjen DPD RI pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (di singkat Setjen DPD RI) adalah sistem pendukung yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatanSekretariat Kabinet Republik Indonesia (disingkat Setkab) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektur; b. Sekretaris Jenderal: Suyus Windayana: Inspektur Jenderal: Raden Bagus Agus Widjajanto: Direktur Jenderal;. (5) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Menurut M. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Kedudukan dan Tugas. 00-286/K2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Pada Kabinet. 5. Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan menyampaikan laporan berkala. Sekretaris DaerahSebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada pimpinan DPD RI. share on FB; Tweet; Komentar atas TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN. Tugas dan fungsi . X. Sekretaris adalah seseorang yang membantu mengurus segala urusan administratif di kantor. 1. Struktur Organisasi & Tupoksibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. e. PP No. 2015 PPKn Sekolah Dasar terjawab Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada. Apabila sekretaris jenderal berhalangan, maka wakil sekretaris jenderal mewakili sekretaris jenderal. Menjalankan tugas dan fungsi ketua umum sehari-hari; Mewakili ketua umum apabila berhalangan;. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Ayat (2), Yang dimaksud dengan ‘camat’ adalah camat atau yang disebut dengan nama lain. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, sekretaris juga mungkin bertanggung jawab untuk mengarahkan setiap panggilan ke individu yang tepat. Auditor yang duduk dalam Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung Kepada kepala Unit Internal Audit; 2. PMO Sekretariat Jenderal Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Dalam melaksanakan tugasnya Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Pusat Krisis Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. pribadi/pimpinan adalah seseorang yang membantu pelaksanaan tugas atasan dalam melaksanakan tugas perusahaan/instansi tersebut. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan sesuai bidangnya. Wantimpres berkedudukan di bawah. dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan. tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum. Sekretaris memiliki tugas yang bersifat administratif tergantung bidang organisasi di mana ia berada. (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sekretaris Utama, atau para Deputi. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri. Pasal 3Pertanggungjawaban Gubernur. Deputi Bidang. Seksi-seksi . 2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap urusan penerimaan, pengeluaran dan pelaporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum;b. Menerima tamu 2. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum dan Barang Milik Negara pada sekretariat direktorat jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren. Adapun direktorat jenderalSekretaris bertanggung jawab kepada perusahaan, sementara personal assistant hanya bertanggung jawab pada atasan yang mempekerjakan dirinya. Pasal 8 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. Staf Khusus Menteri dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi. b. Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 44, dan Pasal 49, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, dan secara administratif bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:. “Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, 11. Beberapa pekerjaan administrasi yang dimaksud antara lain: mencatat. Seorang pemimpin kepala kantor adalah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. Inspektur Jenderal. 1 Lihat jawaban IklanDalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua PAC. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara. Seorang pimpinan akan sangat memerlukan bantuan sekretaris dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor seperti : 1. (3) Sekretaris. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan. Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia disingkat Setjen Kemenlu RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hak Cipta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Subbagian Komunikasi dan Publikasi Biro UmumPerangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yaitu seseorang yang memimpin suatu sekretariat dari suatu perusahaan atau sekretariat dari suatu instansi pemerintah. Sebagai unsur pembantu kepala desa, perangkat desa terdiri atas : sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan; pelaksana teknis. (3) Pejabat Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3. 2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum. Kuningan Persada Kav 4 Jakarta 12950. b. - 4386197 apay1 apay1 21. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Definisi tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dewan Kawasan dapat membentuk Tim Ahli yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada musyawarah olahrag; Ketua Harian. Situs web. a. id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi didirikan pada tahun 1999. Ditjen Dikti mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Fungsi. membantu Pejabat Sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Wakapolri adalah unsur pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Pasal 16 Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan LLDIKTI bertanggung. m tom kogoya 06 Mei 2023 14:17:29 WITA sangat membantu . (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;. (4) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, atau Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direkturberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dapat memberikan penugasan secara khusus kepada para Tenaga Pengkaji yang ditetapkan dalam Keputusan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Lambang Kemenkes RI hingga 14 November 2016. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan. Menjawab panggilan adalah salah satu tugas umum sekretaris. [2] Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Pasa138 Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan menyampaikan. Pasal 9 Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu. Bagian Ketiga BIRO-BIRO Pasal 7 1. (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal pada Kementerian menyelenggarakan fungsi: [1] Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Setjen DPR RI) adalah unsur supporting system DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Jadi tugasnya hanya dikerjakan saat ada perintah khusus dari pimpinan. Wewenang Sekretariat Jenderal Bawaslu (Pasal 5). Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Cabang. Pusat Kesehatan Haji. 1 PENGERTIAN KEPALA KANTOR. Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Seksi-seksi berada di bawah sekretaris kecamatan dan. bahwa ia tidak bertanggung jawab kepada unit kerjanya, tetapi ia tetap terikat kepada status kepegawaiannya. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat. 3. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal Pasal 5 (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. j. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Provinsi secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Provinsi. bertanggung jawab kepada Pejabat Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya. Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan. Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri. Dilansir dari Femina, sekretaris bisa mencontoh hal-hal baik dari atasannya, seperti bagaimana mengkritik bawahan tanpa menimbulkan sakit hati, bagaimana membagi konsentrasi di antara tugas yang seabrek. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan Peraturan. Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota PP dan Sekjen bertanggung jawab kepada PP dan Ketua Umum. a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya . Pusat Krisis Kesehatan. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. KPU merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat Jenderal;. 41/2007 mengatur bahwa lembaga teknis daerah. Pasal 26 (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan.